Jurnal IDN – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai keluar jauh dari tugas pokok dan fungsinya.
Kritik itu mencuat dalam diskusi publik Kajian Kritis Terhadap Pertahanan Negara yang digelar Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98 (BJORKA 98) di Jakarta, Senin (20/4).
Acara dihadiri mantan aktivis 98 dengan narasumber Dandy Mahandera, Setyo Purwanto (Oversight of Indonesia’s Democratic Policy), Ucok Sky Khadafi (Center For Budget Analysis) dan Hari Purwanto (Studi Demokrasi Rakyat). Diskusi dipandu moderator Bandot Malera.
Hari Purwanto yang akrab disapa Petot menyoroti keterlibatan Kemenhan di program yang bukan ranahnya. Ia menyebut Kemenhan ikut operasi penertiban tambang ilegal, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga beking impor mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih.
“Kemenhan telah menjadi aparat penegak hukum dengan terlibat operasi penertiban tambang ilegal, MBG, beking impor mobil pick up urusan Kopdes Merah Putih. Apakah ini fungsi dari Kemenhan? Dan apa urgensinya bagi Kemenhan?” kata Hari.
Menurutnya, kepentingan abu-abu membuat pemerintah berjalan tanpa patuh konstitusi.
“Kepentingan abu-abu membuat segala sesuatunya menjadi pemerintahan menjadi auto pilot tanpa mengindahkan konstitusi atau UU, sehingga perilaku cenderung korup dan tutup mata,” ujarnya.
Sedangkan Setyo Purwanto alias Komeng mengingatkan, situasi geopolitik global seperti perang Ukraina-Rusia dan konflik Israel-USA versus Iran bisa jadi ancaman serius jika meluas. Ia menegaskan pertahanan bukan cuma soal jumlah tentara dan alutsista.
“Perang bukan hanya tentang jumlah Tentara dan kecanggihan alutsista semata, bahkan harus lebih melihat pertahanan dalam jangka panjang dari segi yang lain,” kata Setyo.
Ucok Sky Khadafi menilai Kemenhan abai pada pekerjaan rumah utama. Modernisasi alutsista belum punya pola jelas, arah prioritas menghadapi ancaman modern militer dan non-militer juga kabur. Isu lain seperti keamanan siber, politisasi TNI, transparansi anggaran, restrukturisasi intelijen, sampai kedaulatan ruang angkasa disebut belum disentuh serius.
“TNI hari ini bukan mempertahankan negara, tetapi mereka hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka,” ucap Ucok.
Ia juga mengkritik alokasi anggaran pertahanan.
“Hari ini anggaran pertahanan lebih fokus di TNI AD aja, harusnya melihat kondisi hari ini anggaran itu difokuskan untuk TNI AU dan TNI AL,” tambahnya.
Forum mendesak Kemenhan kembali ke tupoksi sesuai UU, yaitu merumuskan kebijakan pertahanan dan membina kekuatan pertahanan rakyat semesta.
Dandy Mahandera pun menutup dengan tegas.
“Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menumpuk hanya 1 kata Revolusi,” kata aktivis 98 yang juga akrab disapa Mahendra Untunggadewa.
BJORKA 98 sendiri menyebut diskusi ini bentuk keprihatinan atas kebijakan pertahanan yang dinilai amburadul. (DN)
