Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto; Jurnal IDN/FRG).
Jurnal IDN- Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini, Senin, 24 Februari 2025.
Disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Mohamad Faiz, sidang akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan hakim konstitusi lainnya, dan dilaksanakan secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK.
Diterangkan, sebelumnya dari 310 perkara PHPU Kada yang diregistrasi, MK telah mengucapkan putusan dan ketetapan terhadap 270 perkara pada Selasa dan Rabu, 4-5 Februari 2025.
Dari putusan tersebut, 227 perkara sengketa pilkada dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara dinyatakan gugur, dan 6 perkara diputuskan bukan kewenangan MK.
“Sedangkan 40 perkara yang dilanjutkan untuk sidang pembuktian mencakup 3 perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub), 3 perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup),” kata Faiz dalam siaran pers, baru-baru ini.
Ditambahkan Faiz, Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan terhadap 40 perkara dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dibagi pemeriksaannya ke dalam tiga panel majelis hakim yang masing-masing terdiri atas tiga orang hakim konstitusi telah dilaksanakan sejak 7 hingga 17 Februari 2025 lalu.
“Pembagian panel tersebut adalah sebagai berikut: Panel I yang dipimpin oleh Suhartoyo (Ketua Panel), bersama Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, memeriksa 15 perkara; Panel II yang dipimpin oleh Saldi Isra (Ketua Panel), bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, memeriksa 13 perkara lanjutan; terakhir Panel III yang dipimpin oleh Arief Hidayat (Ketua Panel), bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, memeriksa 12 perkara lanjutan,” terangnya.
Faiz mengungkapkan, dalam persidangan tersebut MK telah memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, dengan maksimal 6 orang untuk perkara Pilgub dan maksimal 4 orang untuk perkara Pilwalkot atau Pilbup. Selain itu, MK juga telah memanggil para pihak lain yang diperlukan untuk didengar keterangannya terkait berbagai persoalan yang tengah diperiksa.
“Menurut Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025, MK harus memutus seluruh perkara PHPU Kada tidak lebih dari 45 hari sejak perkara diregistrasi,” pungkasnya. (FRG).
