Jupnas Gizi Kritik Tata Kelola MBG, Soroti Moratorium hingga Kasus Hukum di BGN

Jurnal IDN – Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia (Jupnas Gizi) menilai sejumlah persoalan yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari kasus hukum yang menyeret pimpinan lembaga hingga kebijakan moratorium, menjadi catatan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga tata kelolanya harus mendapat perhatian khusus.

“Kasus hukum yang melibatkan tiga pimpinan BGN tentu menjadi catatan serius. MBG adalah program strategis nasional dengan anggaran besar sehingga publik wajar mempertanyakan tata kelola, sistem pengawasan, dan kualitas kepemimpinan yang mengawal program tersebut,” kata Rival.

Menurut Rival, kebijakan moratorium juga menimbulkan ketidakpastian bagi yayasan, investor, dan mitra pelaksana yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung program MBG di daerah.

Ia menyebut banyak pihak telah mengeluarkan investasi, merekrut tenaga kerja, hingga menyiapkan fasilitas berdasarkan arah kebijakan yang sebelumnya disampaikan pemerintah.

“Ketika terjadi moratorium tanpa kejelasan batas waktu maupun tindak lanjutnya, tentu muncul ketidakpastian yang dirasakan para mitra,” ujarnya.

Rival menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian terkait status Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan. Sebab, di balik setiap titik SPPG terdapat investasi, tenaga kerja, dan harapan masyarakat yang menunggu manfaat program tersebut.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian dan transparansi. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana program ini akan dilanjutkan dan bagaimana nasib SPPG yang masih dalam proses persiapan,” tegasnya.

Menurutnya, perbaikan tata kelola memang penting, namun tidak boleh mengabaikan target penerima manfaat yang sejak awal dijanjikan pemerintah kepada masyarakat.

Rival menegaskan berbagai persoalan yang muncul saat ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan agar kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.

“Selama persoalan tata kelola, pengawasan, dampak moratorium, dan kepastian bagi penerima manfaat belum terjawab dengan jelas, wajar jika sebagian masyarakat memberikan rapor merah terhadap pelaksanaan Program MBG,” pungkasnya.