Jurnal IDN – Langkah penguatan ekonomi perempuan dinilai membutuhkan lebih dari sekadar akses permodalan.
Dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, penguatan komunitas, akses pasar, hingga pemanfaatan teknologi digital harus berjalan beriringan agar perempuan mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (9/11).
Mengusung tema The Revival of Women in National Economic Development, konferensi internasional ini mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, praktisi, serta penggerak organisasi perempuan dari berbagai negara untuk membahas kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Dalam sesi ketiga bertajuk Weaving Policy and Action: Community-Based Solution and Policy Approaches, akademisi Universitas Respati Indonesia, Dr. Farahdibha Tenrilemba, S.S., M.Kes., menawarkan pendekatan Multisectoral Collaborative Model for Women’s Economic Empowerment.
Model tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lima pilar, yakni pemerintah, akademisi dan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan komunitas, sektor swasta, serta ekosistem digital.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak bisa dilakukan secara parsial ataupun hanya dibebankan kepada perempuan itu sendiri. Diperlukan ekosistem yang saling terhubung agar berbagai hambatan yang selama ini membatasi partisipasi ekonomi perempuan dapat diatasi.
“Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya dibebankan kepada perempuan itu sendiri. Saya menawarkan model kolaborasi multisektoral dengan lima pilar utama yang saling terhubung, dengan perempuan dan komunitas ekonominya berada di pusat pemberdayaan,” ujar Farahdibha.
Ia menjelaskan, setiap sektor memiliki tanggung jawab berbeda tetapi saling melengkapi. Pemerintah berperan menghadirkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, sementara akademisi memperkuat riset dan peningkatan kapasitas.
Di sisi lain, organisasi masyarakat dan komunitas berperan membangun modal sosial serta memberikan pendampingan. Sektor swasta membuka akses pasar dan peluang usaha, sedangkan ekosistem digital memperluas konektivitas, inovasi, dan kesempatan ekonomi.
“Ketika kelima pilar tersebut bergerak secara kolaboratif, perempuan tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga, komunitas, hingga berkontribusi pada perekonomian nasional,” katanya.
Pendekatan tersebut juga relevan dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi.
Keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, kesenjangan keterampilan digital, serta beban tanggung jawab domestik menjadi sejumlah faktor yang dapat membatasi kesempatan perempuan mengembangkan usaha.
Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu diarahkan pada upaya memperluas akses terhadap sumber daya sekaligus meningkatkan kemampuan mengambil keputusan ekonomi.
Dalam sesi yang sama, pembicara internasional Dr. Mien Teah dari Curtin University, Australia, membahas peran perempuan dalam UMKM dan kewirausahaan.
Sementara itu, Dr. Irum Saba dari Pakistan mengangkat tantangan dan inovasi dalam keuangan syariah.
Berbagai perspektif itu memperlihatkan bahwa penguatan ekonomi perempuan membutuhkan keterhubungan antara kebijakan, akses pembiayaan, pengembangan kapasitas, dan implementasi pemberdayaan di tingkat komunitas.
Isu transformasi digital juga menjadi perhatian dalam konferensi tersebut. Pada sesi pertama bertema Women at the Forefront: Highlighting Women’s Contributions in the Digital Era, diskusi menyoroti perkembangan ekonomi digital, peluang kewirausahaan perempuan, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta pentingnya peningkatan literasi teknologi.
Sesi yang dimoderatori Farahdibha Tenrilemba itu menghadirkan Prof. Madina Mansurova dari Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, dan Deva Rachman dari LPDB Koperasi, bersama sejumlah akademisi dan penulis lainnya.
Perkembangan teknologi dinilai membuka peluang bagi perempuan untuk memperluas jangkauan usaha, meningkatkan produktivitas, dan membangun jaringan bisnis. Namun, manfaat transformasi digital tidak akan merata apabila tidak disertai akses pendidikan, pembiayaan, pendampingan, serta infrastruktur yang memadai.
Dalam konteks usaha mikro dan kecil, teknologi digital dapat menjadi sarana memperluas pasar dan memperkuat konektivitas antarpelaku usaha. Akan tetapi, kemampuan memanfaatkan teknologi tetap harus dibangun melalui literasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
Selain forum diskusi internasional, ICMW 2026 juga ditandai dengan penerbitan buku bunga rampai berjudul Menenun Kemandirian Ekonomi Perempuan Indonesia yang diterbitkan IPB Press.
Buku setebal 598 halaman tersebut menghimpun 30 tulisan dari 39 penulis. Berbagai tulisan di dalamnya mengulas pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, ekonomi komunitas, serta tantangan dan peluang perempuan dalam pembangunan ekonomi.
Salah satu tulisan yang dimuat adalah karya Farahdibha berjudul Praktik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Komunitas di Indonesia, yang terdapat pada halaman 379.
Tulisan tersebut mengangkat pentingnya modal sosial, transformasi digital, dan kolaborasi multipihak dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan. Kepercayaan, solidaritas, dan jejaring sosial menjadi modal penting bagi komunitas perempuan untuk memperoleh akses pengetahuan, sumber daya, dan peluang ekonomi.
Penguatan komunitas juga dinilai dapat menjadi jembatan bagi perempuan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk memperoleh pendampingan serta memperluas jaringan pemasaran.
Farahdibha sendiri memiliki kepakaran dalam komunikasi kesehatan dan kesehatan masyarakat. Ia juga aktif dalam sejumlah organisasi, antara lain KOWANI, menjabat Sekretaris Jenderal Wanita Tani Indonesia HKTI, Ketua Badan Pengurus Lazismu Kota Depok, serta terlibat dalam kepengurusan ICMI.
Pengalaman lintas sektor tersebut menjadi salah satu perspektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui keterhubungan dunia akademik, organisasi masyarakat, lembaga filantropi, pemerintah, dan sektor usaha.
Pada akhirnya, kemandirian ekonomi perempuan tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan. Lebih jauh, hal itu juga menyangkut kemampuan memperoleh kesempatan yang setara, mengakses sumber daya, mengambil keputusan, serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan ekosistem digital, berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan diharapkan dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan.
Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi aktor strategis dalam memperkuat ekonomi keluarga, komunitas, dan perekonomian nasional. (DN)
