Penanganan keamanan Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kolaborasi lintas sektor.
SORONG, Jurnalidn.com,- Penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan penindakan tegas. Pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memulihkan keamanan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Pesan ini disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong pada Rabu (28/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan stabilitas keamanan wilayah. Selain itu, kunjungan ini bertujuan memantau penanganan gangguan keamanan secara menyeluruh.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurut Dudung, persoalan keamanan di Papua perlu mengedepankan hati nurani. Langkah ini dipadukan dengan komunikasi aktif serta kepedulian terhadap warga. Oleh karena itu, pendekatan humanis diharapkan membuka ruang bagi kelompok yang masih di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Korelasi Antara Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kunjungan Dudung ke Tanah Papua juga bertujuan untuk memantau program pemerintah. Ia memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh unsur daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait dinilai sangat baik dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemulihan keamanan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan. Oleh sebab itu, situasi yang kondusif sangat dibutuhkan oleh daerah. Kondisi aman membuat pembangunan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kapolda Tekankan Sinergi Lintas Lembaga di Daerah
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi menyatakan hal serupa. Upaya menjaga stabilitas keamanan tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama penanganan persoalan.
Dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pangkogabwilhan III, dan Binda. Selain itu, jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI, serta para tokoh masyarakat turut mengambil peran aktif.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga agar penanganan berjalan selaras. Aparat dan pemerintah daerah perlu menyatukan langkah. Sebagai hasilnya, situasi aman dapat tercipta untuk mempercepat pembangunan.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Prinsip ini sejalan dengan arahan Presiden terkait dampak langsung keamanan terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap unsur tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” tambah Hengki.
Profesionalisme Polri dan Pendekatan Persuasif
Di sisi lain, Hengki meminta seluruh personel Polri untuk tetap menjaga profesionalisme. Pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas penuh kepada bangsa dan negara.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Polri harus selalu dekat dengan warga. Kehadiran kepolisian bertujuan menjaga keamanan sekaligus mendukung kondusivitas wilayah.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” tegas Hengki.
Sebelumnya, Hengki memaparkan situasi kamtibmas dalam rapat koordinasi. Pemaparan tersebut mencakup perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan langkah penanganannya.
Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan soft approach melalui komunikasi persuasif. Selain itu, pendekatan kemanusiaan (humanity approach) terus diterapkan dalam pemulihan keamanan.
Laporan Kondisi Wilayah dan Komitmen Bersama
Rapat koordinasi tersebut juga diisi oleh pemaparan dari pejabat TNI dan BIN. Danrem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi memberikan laporan lengkap.
Selanjutnya, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya turut memaparkan kondisi lapangan. Keduanya menerangkan bahwa kondisi keamanan Papua Barat Daya saat ini berada dalam keadaan kondusif.
Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Jajaran TNI-Polri, BIN, dan Forkopimda juga hadir menyatukan persepsi.
Melalui kerja sama lintas sektor ini, pemulihan keamanan diharapkan berjalan optimal. Ke depan, pelayanan publik dan pemerataan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat Daya.
