PWI Pusat resmi menegaskan kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Jaya periode 2024-2029 via SK tertanggal 15 Oktober 2025. Dualisme berakhir.
JURNALIDN.COM,- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akhirnya memberikan penegasan hukum dan organisasi yang sangat dibutuhkan untuk mengakhiri ketidakpastian mengenai struktur kepemimpinan di tingkat provinsi, khususnya di PWI Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya). Kepastian ini secara resmi dikukuhkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) PWI Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Akhmad Munir, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Tim Penyelesaian Dualisme PWI, Mirza Zulhadi, menandai babak akhir dari isu dualisme yang mungkin sempat terjadi.
Penerbitan SK tersebut secara tegas dan lugas mengukuhkan posisi Kesit Budi Handoyo sebagai Ketua PWI Jaya yang sah dan resmi untuk periode kepengurusan 2024–2029, berdasarkan hasil Konferensi Provinsi (Konperprov) PWI Jaya yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 April 2024 di Balai Kota DKI Jakarta. Keputusan ini sangat krusial, sebab secara langsung memberikan kejelasan legalitas dan struktur organisasi yang diperlukan agar roda kegiatan PWI di tingkat provinsi dapat berjalan lancar tanpa hambatan organisasional.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam kesempatan penyerahan SK tersebut, memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya penyelesaian masalah-masalah struktural. “Dalam hal ini, PWI Jaya yang dipimpin Kesit Budi Handoyo adalah sah dan resmi di bawah struktur Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa PWI Pusat mengeluarkan SK tersebut dengan tujuan yang jelas, yakni “untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak” mengenai kepengurusan yang berhak dan diakui secara legal.
Penyerahan Mandat Resmi: SK PWI Pusat Diterbitkan
Penegasan terhadap keabsahan kepemimpinan PWI Jaya di bawah Kesit Budi Handoyo secara formal tertuang dalam Surat Keputusan PWI Pusat dengan Nomor: 003-PGS/TPD/PP-PWI/LXXIX/X/2025. SK penting ini secara resmi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2025, yang sekaligus menjadi tanggal bersejarah penyelesaian polemik di organisasi wartawan ibu kota.
Proses penyerahan mandat resmi ini dilakukan secara simbolis di kantor PWI Pusat yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, didampingi oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, serta Anrico Pasaribu, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat sekaligus Anggota Tim Penyelesaian Dualisme PWI Pusat, menunjukkan keseriusan PWI Pusat dalam menuntaskan masalah ini.
Sementara itu, Ketua PWI Jaya yang baru dikukuhkan, Kesit Budi Handoyo, hadir menerima SK didampingi oleh beberapa jajaran pengurus intinya, termasuk Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, Kemitraan dan Hubungan Antarlembaga PWI Jaya, Tb Adhi, serta Ketua Siwo PWI Jaya, Rialini Rering, dan Sekretaris Siwo PWI Jaya, Rio Winto. Komposisi ini menegaskan bahwa seluruh struktur organisasi, termasuk Siwo, telah diakui dan resmi berada di bawah kepemimpinan Kesit Budi Handoyo.
Implikasi SK: Pengakuan Siwo dan Kelancaran Organisasi
Penerbitan Surat Keputusan resmi dari PWI Pusat ini membawa implikasi yang sangat luas, tidak hanya bagi Kesit Budi Handoyo selaku Ketua PWI Jaya, tetapi juga bagi seluruh badan otonom yang berada di bawahnya. Secara khusus, SK ini juga secara resmi mengakui dan mengesahkan kepemimpinan Siwo PWI Jaya di bawah Rialini ‘Nonnie’ Rering, yang kini secara struktural berada di bawah Kepengurusan Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo.
Penjelasan resmi secara tertulis melalui SK PWI Pusat dari Ketua Umum Akhmad Munir ini dinilai sebagai langkah yang sangat penting dan strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi PWI di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat berjalan tanpa hambatan dan secara lancar. Dengan adanya kejelasan struktur, energi organisasi dapat kembali difokuskan pada tugas dan fungsi pers yang profesional, alih-alih terpecah oleh masalah internal.
Kejelasan status kepengurusan ini juga memberikan kepastian bagi pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra kerja PWI, untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif dengan kepengurusan yang sah. Penegasan ini membuka jalan bagi PWI Jaya, melalui Siwo, untuk segera melaksanakan agenda kerja organisasi yang sudah direncanakan, sekaligus menunjukkan vitalitas dan keberlangsungan organisasi di tengah tantangan yang ada.
Agenda Mendesak: Siwo PWI Jaya dan Evaluasi Popnas
Dengan diselesaikannya isu dualisme dan dikeluarkannya SK pengesahan, fokus utama PWI Jaya melalui Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) dapat segera beralih penuh pada pelaksanaan program kerja yang sudah terjadwal dan bersifat strategis. Salah satu agenda yang sangat mendesak dan penting adalah penyelenggaraan diskusi besar yang bertajuk “Evaluasi Popnas XVII 2025, Strategi Pembinaan Atlet Muda DKI Jakarta Secara Menyeluruh.”
Acara diskusi yang memiliki bobot penting dalam konteks olahraga nasional ini dijadwalkan akan diselenggarakan di Aula Lantai 4 Gedung KONI DKI Jakarta pada hari Kamis, 13 November 2025, yang akan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 16.30 WIB. Sebagai wujud dukungan penuh dari PWI Pusat terhadap kepengurusan yang sah, diskusi ini diagendakan untuk dibuka secara langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengukuhkan kembali sinergi antara pusat dan daerah.
Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kesiapan DKI Jakarta, baik dari sisi fasilitas infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM), maupun sistem pembinaan atlet muda, sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVII. Inisiatif Siwo PWI Jaya ini menunjukkan komitmen organisasi untuk tidak hanya berfokus pada ke dalam, tetapi juga berkontribusi secara nyata pada isu-isu publik yang strategis, khususnya dalam rangka memajukan prestasi olahraga di ibu kota.(AS)
