JURNALIDN – Sejumlah aktivis lintas sektoral menyerukan dikembalikannya nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi di Indonesia.
Hal itu terungkap dalam ajang Musyawarah Aktivis Lintas Sektoral yang mengangkat tema “Menuju Demokrasi Pancasila” di Handayani Resto, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Gerakan Nasional 98 bersama Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, serta beberapa elemen lainnya, seperti Gema Puan, Solidaritas Buruh Nasional, Perserikatan Sosialisme-Demokrasi, serta Serikat Jasa Angkutan Online Kerakyatan (Sejatera).
Dalam acara ini, perwakilan elemen menyampaikan pandangannya terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini dalam orasi politik.
Koordinator Gerakan Nasional 98, Anton Aritonang menegaskan, saat ini cita-cita reformasi 98 semakin tergerus oleh kepentingan elit.
Menurutnya, demokrasi saat ini justru didominasi oleh mereka yang memiliki modal besar, bukan berbasis pada suara akar rumput.
“Perjuangan 1998 bukan hanya soal menjatuhkan rezim, tapi tentang harapan agar rakyat kecil punya masa depan yang lebih demokratis,” jelas Anton.
Ia menambahkan, praktik politik hari ini telah menyimpang dari ruh reformasi. “Kalau hari ini politik hanya jadi ajang perebutan kekuasaan antar-elite, maka kita harus berani mengatakan bahwa ada yang keliru,” ujarnya.
Karena itulah, Anton juga mendorong pembentukan Panitia Konstitusi sebagai langkah memperbaiki arah demokrasi, agar ruh politik di Indonesia kembali pada spirit musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial.
Demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Yoega Diliyanto menyoroti ancaman polarisasi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Ia menilai politik elektoral modern membuat suara minoritas kian terpinggirkan.
“Indonesia ini berdiri di atas kebhinnekaan, tapi hari ini keberagaman sering dipakai sebagai alat memecah belah,” kata Yoga.
Menurutnya, Demokrasi Pancasila harus menjadi jalan tengah agar semua kelompok memiliki ruang yang setara.
“Kita tidak bisa membiarkan ruang politik dikendalikan oleh yang paling kuat atau paling kaya saja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gema Puan, Ridwan menilai, demokrasi di Indonesia belum memberikan ruang yang cukup bagi anak muda, perempuan, dan masyarakat kecil.
Ia menyebut, dalam kondisi politik saat ini, banyak suara dan aspirasi masyarakat yang tidak pernah sampai ke meja kebijakan.
“Suara anak muda dianggap belum penting, suara perempuan sering disepelekan, dan suara masyarakat kecil tidak pernah benar-benar didengar,” ujarnya.
Karena itulah Ridwan mendorong perluasan partisipasi publik melalui konsep demokrasi yang berbasiskan Pancasila.
“Demokrasi Pancasila harus dijalankan bukan sebagai slogan, tapi sebagai praktik nyata yang mendengarkan semua golongan,” ungkapnya.
Suara kalangan buruh dan pengemudi ojol
Perwakilan Solidaritas Buruh Nasional, Mudhofir Khamid, menyatakan, buruh merupakan kelompok yang paling terdampak dari sistem demokrasi yang tidak berpihak pada rakyat.
Ia menilai, demokrasi liberal yang saat ini diterapkan, membuat kebijakan ketenagakerjaan diambil tanpa melibatkan suara pekerja.
“Upah murah, jam kerja panjang, dan kebijakan fleksibilitas tenaga kerja adalah contoh nyata bagaimana buruh ditempatkan sebagai objek, bukan subjek dalam proses politik,” jelas Mudhofir.
Mudhofir percaya bahwa nilai Pancasila—terutama musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial—harus menjadi dasar dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
Ia mendorong agar ada perwakilan buruh dalam lembaga-lembaga politik. Menurutnya, ketika buruh ikut terlibat, kebijakan negara akan lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Ketua Nasional Sejatera, Ahmad Bakrie mengatakan, kesuksesan demokrasi harus diukur dari kesejahteraan rakyat, bukan hanya stabilitas politik.
Ia menyampaikan bahwa banyak kebijakan politik saat ini tidak memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
“Kalau rakyat masih sulit makan, sulit bekerja, dan sulit mendapatkan layanan kesehatan yang layak, maka demokrasi kita belum bekerja,” ujarnya dengan tegas.
Untuk menyikapi hal tersebut, menurutnya, Demokrasi Pancasila adalah kerangka yang paling tepat untuk membangun politik yang benar-benar memanusiakan manusia.
Ahmad Bakrie menyebut, pembangunan politik tidak boleh hanya fokus pada stabilitas kekuasaan, tetapi harus memastikan rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.
Ia berharap ke depan ada perubahan besar dalam pola kebijakan, di mana orientasinya kembali kepada kesejahteraan rakyat sebagai inti dari kehidupan bernegara.
“Sejatera siap mendukung gerakan yang bertujuan mengembalikan demokrasi ke jalur yang benar, yakni jalur yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir kelompok yang memiliki kekuatan finansial,” tandasnya.
Mengembalikan arah demokrasi Indonesia
Kritik terhadap praktik politik yang tak berpihak pada suara rakyat disampaikan oleh aktivis Perserikatan Sosialisme-Demokrasi Kerakyatan (PSDK), El Devino.
Menurutnya dominasi modal dalam proses politik harus dihentikan, dengan memperkuat gerakan kolektif lintas organisasi untuk mengembalikan arah demokrasi Indonesia ke nilai-nilai Pancasila, terutama musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan.
“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita dibeli. Demokrasi harus kembali pada rakyat,” kata El Devino.
Ia menjelaskan, Pancasila sebenarnya telah memberi fondasi kuat untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi martabat manusia.
Namun dalam praktiknya, demokrasi sering digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang tidak pro-rakyat. Karena itu, ia menilai perlu ada perombakan serius dalam tata kelola demokrasi Indonesia.
PSDK, menurut El Devino, mendorong lahirnya gerakan politik yang berbasis solidaritas dan pemerataan.
Ia mendukung penuh gagasan pembentukan Panitia Konstitusi agar bangsa ini memiliki ruang resmi untuk merumuskan kembali arah demokrasi berdasarkan nilai Pancasila.
“Indonesia membutuhkan demokrasi yang lebih manusiawi, yang tidak tunduk pada modal, tetapi tunduk pada kepentingan rakyat,” tegasnya. ***
