Jurnal IDN – Baru berjalan hampir dua pekan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu janji kampanye unggulan Presiden Prabowo Subianto kini dalam sorotan tajam publik, mulai dari kualitas makanan hingga pendanaan yang kontroversial.
Salah satu insiden yang menyedot perhatian adalah keracunan puluhan siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Para siswa dilaporkan mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap menu MBG berupa nasi, ayam goreng tepung, cah wortel, tahu, dan susu. Kejadian ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan dan kualitas makanan yang disediakan melalui program tersebut.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pun dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara untuk membahas insiden ini.
“Kami akan melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden,” kata Dadan usai pertemuan di Istana Negara, Jumat (17/1).
Tak hanya soal teknis pelaksanaan, pendanaan program MBG juga menuai kritik. Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo di beberapa daerah, seperti Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk penyimpangan tata kelola keuangan negara.
“Penggunaan dana pribadi pejabat negara untuk membiayai program pemerintah mencerminkan kegagalan dalam memastikan alokasi anggaran resmi,” ujar Peneliti Hukum Celios, Muhamad Saleh.
Di sisi lain, wacana penggunaan dana zakat untuk mendanai program ini juga menuai penolakan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis.
“Secara syariah mungkin memungkinkan, tapi secara akhlak, hal itu tidak tepat. Program ini adalah janji kampanye presiden, bukan santunan. Khawatir kesannya Indonesia jadi negeri dhu’afa dan hanya muslim. Padahal siswa-siswanya tak semuanya muslim.,” tegas Cholil seperti dilansir dari akun X dan Facebooknya, Jumat (17/1).
“Saya khawatir kalau MBG diambil dari dana zakat, semua muslim protes tidak mau berzakat lewat BAZNAS, LAZ dan UPZ,” imbuhnya.
Sedangkan anggota DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina menyarankan agar UMKM dan kantin sekolah dilibatkan dalam penyediaan bahan baku dan pengolahan makanan di dapur layanan MBG.
“Harapannya, bahan baku dan pengolahannya bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah,” ujar Wa Ode.
Dengan sejumlah persoalan yang muncul, pelaksanaan program MBG kini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Keberhasilan atau kegagalan program ini tidak hanya akan memengaruhi persepsi publik terhadap janji kampanye Prabowo, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Apakah program yang telah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025 dan melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi ini akan menjadi terobosan nyata dalam peningkatan gizi masyarakat atau justru tenggelam dalam silang sengkarut masalah?
Memang masih perlu waktu untuk melihat hasilnya. Namun, kritik, evaluasi dan pembenahan tak ada salahnya dilayangkan guna menjadikan program ini tepat sasaran dan tujuannya. Jangan biarkan program ini anti kritik. (DN)
