Jurnal IDN– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pernah memberikan ruang konsultasi terkait potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini kembali menjadi perhatian setelah muncul temuan pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu (18/11/2026), merespons pengakuan Raffi Ahmad yang pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah pada 2024 mengenai posisinya sebagai pejabat publik sekaligus figur publik.
Budi menjelaskan, konsultasi dan pendampingan merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang dapat diakses berbagai pihak. Melalui mekanisme tersebut, KPK memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sejak awal.
“KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi,” kata Budi.
Ia menambahkan, materi konsultasi juga dapat mencakup potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.