Jakarta, JurnalIDN,- Insiden Minyak Salad Kedelai Zhonglian Taiwan Tahun 2026 (juga dikenal sebagai Insiden Kandungan Zat Karsinogenik Berlebih pada Minyak Salad Zhonglian atau Skandal Minyak Karsinogenik Zhonglian) meletus di Taiwan pada Juni 2026 dan hingga kini telah berlangsung lebih dari satu bulan. Insiden ini bermula ketika minyak goreng yang diproduksi oleh Zhonglian Oils & Fats di kawasan Pelabuhan Taichung ditemukan mengandung kadar benzo[a]pyrene (BaP), suatu zat karsinogenik, yang melebihi standar nasional Taiwan.
Perusahaan hilirnya, Namchow Oils & Fats, tidak segera melaporkan temuan tersebut kepada otoritas terkait sehingga produk minyak yang mengandung zat karsinogenik tersebut beredar di pasar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini telah dipastikan bahwa produk olahan yang menggunakan minyak salad Zhonglian yang mengandung zat karsinogenik telah diekspor dari Taiwan ke empat negara, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Sementara itu, negara-negara Asia, termasuk Indonesia di kawasan Asia Tenggara, sedang secara aktif mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mencegah masuknya produk minyak yang tercemar tersebut.
Berdasarkan laporan terbuka media Taiwan, perusahaan hilir Zhonglian, yaitu Namchow Oils & Fats, sebenarnya telah menemukan adanya kejanggalan sejak 13 Mei. Namun informasi tersebut baru diteruskan secara berjenjang dalam rantai pasok selama 48 hari, dan Zhonglian Oils & Fats baru secara resmi melaporkannya kepada otoritas pada 30 Juni. Pada tanggal 30 Juni 2026, produsen hulu minyak goreng Zhonglian Oils & Fats (perusahaan patungan antara Taisun Enterprise, Fwusow Industry, dan Formosa Oilseed Processing) melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (TFDA) bahwa bahan baku minyak salad kedelai produksinya (Nomor Batch: 315-1150404, total sekitar 1.300 ton) dalam hasil uji internal ditemukan mengandung benzo[a]pyrene (BaP), salah satu senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) yang bersifat karsinogenik, dengan konsentrasi mencapai 8,1 μg/kg. Angka tersebut jauh melampaui batas maksimum 2,0 μg/kg yang ditetapkan dalam Standar Higiene Zat Pencemar dan Toksin dalam PanganTaiwan.
Seiring berlanjutnya penyelidikan oleh otoritas pusat Taiwan dan pemerintah daerah mengenai alur distribusi minyak bermasalah tersebut, cakupan rantai pasok pangan yang terdampak terus meluas. Hingga pertengahan Juli, lebih dari 1.000 pelaku usaha dilaporkan terdampak, mencakup pabrik pengolahan makanan, sektor restoran, jaringan distribusi, serta sekolah, rumah sakit, militer, dan lembaga perawatan lansia. Asosiasi Perlindungan Konsumen Taiwan kemudian mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa keamanan pangan berkaitan langsung dengan kesehatan seluruh masyarakat. Asosiasi tersebut mendesak pemerintah untuk menjamin hak masyarakat atas informasi dan hak untuk memilih dengan segera mengungkap secara lengkap jalur distribusi minyak, daftar perusahaan yang terlibat, serta nama-nama produk yang terdampak, guna mencegah berkembangnya rumor di pasar dan memulihkan kepercayaan publik terhadap keamanan pangan. Partai-partai oposisi Taiwan juga mengkritik TFDA karena tidak mempublikasikan daftar lengkap perusahaan yang terdampak. Ketua Partai Rakyat Taiwan, Huang Kuo-chang, menyatakan bahwa pemerintah menunjukkan penanganan yang tidak memadai terhadap masalah keamanan pangan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kuomintang di Legislatif mengadakan konferensi pers bertajuk “Membiarkan Minyak Karsinogenik Membahayakan Rakyat, Kementerian Kesehatan Melindungi Pelaku Usaha”, yang menuntut Perdana Menteri Cho Jung-tai mengundurkan diri, Presiden Lai Ching-te meminta maaf kepada masyarakat, serta meminta pertanggungjawaban politik dari instansi terkait.
Presiden Taiwan Lai Ching-te kemudian menyampaikan tanggapan resmi terhadap insiden ini dengan menetapkan empat prinsip penanganan, yaitu: 1. Menghentikan seluruh produksi serta melakukan investigasi menyeluruh; 2. Menarik seluruh produk utama dari peredaran; 3. Menarik secara preventif produk-produk turunan serta membuka informasi kepada publik; 4. Menjatuhkan sanksi secara tegas kepada pihak yang bertanggung jawab, tanpa toleransi. Pemerintah pusat dan daerah Taiwan juga menjatuhkan sanksi administratif dalam skala besar terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti menyembunyikan informasi atau terlambat melaporkan kasus tersebut, sementara aparat penegak hukum turut melakukan penyidikan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jaksa menyatakan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab di Zhonglian Oils & Fats diduga melanggar Undang-Undang Pengelolaan Keamanan dan Sanitasi Pangan, dan dipandang telah dengan jelas terlambat melaporkan kandungan benzo[a]pyrene yang melebihi ambang batas pada minyak goreng.
Pelanggaran tersebut dijatuhi sanksi berat sesuai ketentuan hukum dan menjadi hukuman terbesar dalam sejarah penegakan hukum keamanan pangan di Taiwan. Hingga saat ini, penyelidikan atas kasus tersebut masih terus berlangsung dan perkembangannya masih terus menjadi perhatian. Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, juga tengah meningkatkan langkah-langkah pengawasan guna mencegah masuknya produk minyak asal Taiwan yang diduga mengandung zat karsinogenik.
